Jakarta - Beberapa website di Indonesia yang dinilai menyebarkan paham radikal tidak bisa diakses karena diblokir oleh Kominfo. Pemblokiran semacam itu rupanya terjadi juga di beberapa negara lain, kebanyakan atas perintah pengadilan.

Pada awal tahun ini, pemerintah India memerintahkan pemblokiran 32 website karena dinilai mengandung konten yang memuat paham ISIS. Menurut pejabat setempat, konten tersebut dianggap merusak dan propagandanya berpotensi membuat warga bergabung dengan ISIS.

Jakarta - Praktisi IT Onno W. Purbo tak habis pikir dengan keputusan pemblokiran terhadap 19 situs yang dituding radikal. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diimbau untuk lebih berhati-hati jika tak mau dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).

Menurut Onno, proses pemblokiran situs sebetulnya merupakan suatu bentuk proses penyadapan. Dimana menurut aturan, penyadapan harus berdasarkan perintah pengadilan.